PILKADES SERENTAK PURBALINGGA DIAMBANG KONFLIK, WABUP SIAP TURUN BERSAMA TOKOH MASYARAKAT DESAK BUPATI SEGERA BERSIKAP

Purbalingga, Purbalingga news .com– 18 November 2026.

Keresahan masyarakat terhadap potensi konflik dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Purbalingga mulai mendapat respons serius dari Wakil Bupati. Situasi yang dinilai kian mengkhawatirkan itu mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret sebelum persoalan berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.

Persoalan tersebut mencuat dalam forum Jugur Bareng Wabup dan Wartawan, yang membahas sejumlah persoalan pemerintahan, termasuk komunikasi dengan Bupati yang dinilai mengalami kebuntuan, serta ketidakpastian regulasi pelaksanaan Pilkades serentak yang hingga kini masih menunggu kebijakan dari Pemerintah Provinsi.

Di tengah ketidakpastian tersebut, masyarakat justru dihadapkan pada potensi konflik yang semakin nyata. Ketiadaan kejelasan kebijakan dan lambannya kepastian arah penyelenggaraan Pilkades dikhawatirkan dapat memicu kegaduhan sosial apabila tidak segera ditangani.

Menanggapi pertanyaan wartawan, Wakil Bupati secara terbuka menyatakan tidak akan tinggal diam melihat potensi konflik tersebut.

“Melihat dan mempertimbangkan bahaya konflik Pilkades serentak di Purbalingga, saya akan mengambil sikap bersama tokoh masyarakat, para ulama, dan beberapa OPD. Kami akan mendesak pemerintah kabupaten, terutama Bupati, agar segera mengambil sikap sebelum konflik itu benar-benar terjadi,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan Pilkades bukan lagi sekadar urusan administratif atau tarik-ulur regulasi. Ada keresahan publik yang membutuhkan jawaban dan langkah nyata dari pemerintah daerah.

Bahkan, Wakil Bupati menyampaikan kemungkinan langkah lebih jauh apabila kebijakan dari pemerintah provinsi tak kunjung turun.

“Jika tidak ada kebijakan dari provinsi, kami akan turun bersama masyarakat ke Pendopo agar kebijakan segera dikeluarkan,” pungkasnya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi tekanan politik terbuka agar pemerintah daerah tidak membiarkan persoalan Pilkades berlarut-larut tanpa kepastian.

Kini publik menunggu keberanian pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mengambil langkah. Sebab, mencegah konflik jauh lebih penting daripada sibuk meredam gejolak setelah konflik telanjur pecah.

Jangan sampai ketidakpastian kebijakan justru menjadi pemantik konflik di tengah masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *